Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Mengikuti peraturan:

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; setiap pejabat LPEI wajib melaporkan LHKPN setiap tahun. 
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dua kali diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
• Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

setiap pejabat LPEI wajib melaporkan LHKPN setiap tahun. Klik disini untuk mengakses I-Frame e-Announcement LHKPN