toggle menu

Public Information

News

Indonesia Eximbank news and announcements.

08 Sep 2020

LPEI Beri Fasilitas Pembiayaan Bagi UMKM Berorientasi Ekspor

Jakarta, 08 September 2020 - Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup berat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah berupaya melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha selama pandemi Covid-19 dengan meluncurkan program yang efektif untuk masing-masing sektor, baik UMKM mau pun Korporasi.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank kembali mendapat mandat untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan KMK 372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor (PKE UKM).

Direktur Eksekutif LPEI, James Rompas mengungkapkan bahwa PKE UKM merupakan buah sinergi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

PKE UKM lahir dari usulan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2018 terkait dengan PKE kepada UKM subsektor kuliner untuk produk kopi, teh, daging, dan keripik. Kemudian, usulan dari Kemenkop UKM dan Kemendag untuk memperluas PKE UKM agar tidak hanya diberikan ke subsektor kuliner namun diperluas menjadi seluruh sektor industri dan seluruh negara tujuan ekspor. PKE UKM juga menjadi salah satu inisiatif Pemerintah dalam rangka memberikan stimulus terhadap pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor di tengah pandemi Covid-19.

Menurut James, UKM di seluruh sektor ekonomi, semua komoditas baik barang maupun jasa dengan tujuan ekspor ke seluruh negara dapat mengakses PKE ini. Adapun plafond yang diberikan kepada segmen Kecil yakni Rp 500 Juta s/d Rp 2 Miliar dan segmen Menengah mulai Rp 2 Miliar s/d Rp 15 Miliar dimana untuk plafond di atas Rp10 Miliar wajib memiliki laporan keuangan audited tahunan untuk periode terakhir.

Program Penugasan Khusus Ekspor kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dilakukan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan sehingga dapat mengakomodir hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku usaha UKM dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan komersial sebagaimana disampaikan oleh James Rompas. “Program ini diberikan sebagai bentuk stimulus kepada pelaku UKM beriorentasi ekspor yang terdampak Covid-19. Pelaku usaha yang menjadi sasaran program ini adalah Usaha Kecil dan Menengah menurut UU No 20 Tahun 2008 yang berorientasi ekspor baik direct maupun indirect (tier 1). Program ini juga menjadi bukti bahwa LPEI memberi dukungan penuh kepada sektor UMKM,” ucap James Rompas, Selasa (8/9/2020).

Adapun kriteria UKM yang dapat mengakses pembiayaan yakni memiliki usaha produktif berorientasi ekspor baik direct maupun indirect (tier 1), memiliki kegiatan Usaha minimal 2 (dua) tahun dan menyampaikan Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, serta badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, memiliki NPWP, SIUP, surat keterangan domisili usaha, surat izin usaha lainnya, dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB), mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Kemudian, pada saat pengajuan fasilitas PKE UKM ke LPEI, UKM tersebut tidak memiliki tunggakan kredit di bank; dan tidak sedang dalam proses klaim atau tidak memiliki utang subrogasi pada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

Ditegaskan James Rompas, pelaku usaha yang telah memperoleh pembiayaan dari bank/lembaga lainnya, tetap dapat mengakses fasilitas PKE UKM, sepanjang pinjaman kredit tersebut lancar, memenuhi kriteria, dan memiliki jaminan sesuai dengan yang telah ditentukan pada PKE UKM. Adapun proses service level agreement (SLA) disepakati selama 20 hari kerja setelah seluruh dokumen dari calon debitur dinyatakan lengkap oleh LPEI.

 “Setelah semua lengkap, maka kita punya SLA dalam 20 hari kerja untuk memproses persetujuan fasilitas pembiayaan tersebut dan menyalurkan ke UMKM tadi,” ucap James Rompas.

Jika pelaku usaha membutuhkan dana yang lebih besar dari plafond PKE UKM, misal di atas Rp15 miliar, dapat dilakukan penggabungan antara fasilitas PKE UKM dan fasilitas pembiayaan komersil LPEI, asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

“LPEI ingin turut membesarkan UMKM dan berharap UMKM semakin kuat sehingga bisa mengakses pembiayaan komersial biasa. Jika ingin mendapat akses pembiayaan ini, pelaku usaha UMKM dapat langsung datang ke kantor cabang Askrindo maupun kantor perwakilan LPEI yang terdapat di daerah, namun semua proses permohonan pembiayaan tetap dilakukan di LPEI,” ucap James Rompas.

Ditegaskan bahwa mekanisme kontrol dalam pembiayaan ke UMKM juga diperhatikan, salah satunya mewajibkan UMKM yang mendapat pembiayaan dari LPEI membuka rekening di salah satu bank, terutama bank yang sudah memiliki hubungan baik dengan UMKM tersebut. LPEI kemudian akan bekerjasama dengan bank yang dipilih UMKM untuk melakukan cash management system, untuk memantau kinerja bisnis. Sehingga dapat dilakukan mitigasi dan juga pendampingan.

James Rompas pun memastikan bahwa LPEI juga menaruh perhatian tidak hanya terhadap pelaku UKM berorientasi ekspor, namun juga kepada supplier dari eksportir yang membutuhkan pendanaan melalui skema Supply Chain Financing, di mana produknya akan di ekspor melalui perusaahan lain yang lebih besar. Ini dimaksudkan agar terjadi sinergi, saling dukung, antar rantai pasok ekspor, sehingga produk Indonesia diharapkan benar-benar mampu memenuhi permintaan pasar ekspor.

“Melalui Supply Chain Financing, LPEI berkomitmen turut mendukung kelancaran sinergi rantai ekspor” tegas James Rompas.

 

Narahubung Media

Agus Windiarto Corporate Secretary – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ph. : (021)39503600

Email : corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Web : http://www.indonesiaeximbank.go.id